ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PP 46/ 2013 DAN IMPLIKASINYA

Main Author: Syarifudin, Akhmad
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: ind
Terbitan: P4M STIE Putra Bangsa , 2015
Online Access: http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/48
http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/48/39
ctrlnum article-48
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="id-ID">ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PP 46/ 2013 DAN IMPLIKASINYA</title><creator>Syarifudin, Akhmad</creator><description lang="id-ID">Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance) dan penerimaan negara, Pemerintah telah menerbitkan PP No.46/2013. Tujuanya adalah kesederhanaan dalam pemungutan dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. Berdasarkan PP 46/2103 peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8miliar dikenai pajak dengan tarif 1% dan bersifat final. Penentuan PPh terutang bukan dari penghasilan neto melainkan didasarkan catatan omset (turnover system).Hasil penentuan PPh dengan skema penghitungan PP 46/2013 menunjukan adanya perbedaan PPh final terutang. Bagi wajib pajak yang memiliki profit margin diatas 10% mendapat keuntungan berupa penurunan pajak, sedangkan bagi yang berprofit margin kurang dari 10% pajak terutangnya cenderung meningkat. Hal ini memicu terjadinya tarif pajak degresif sehingga tidak sesuai dengan UU PPh yang menerapkan tarif progresif. Kondisi ini berimplikasi terhadap ketidakadilan pemajakan (equity principle) karena tidak mencerminkan kemampuan untuk membayar (ability to pay). Dengan demikian penerapan PPh final PP 46/2013 memang sederhana dan memudahkan tetapi tidak adil, selain itu juga kurang memenuhi kaidah perpajakan yang memiliki fungsi non budgetair atau fungsi mengatur (regularend).</description><publisher lang="en-US">P4M STIE Putra Bangsa</publisher><date>2015-12-01</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/48</identifier><identifier>10.32639/fokusbisnis.v14i2.48</identifier><source lang="en-US">Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi; Vol 14 No 2 (2015)</source><source lang="id-ID">Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi; Vol 14 No 2 (2015)</source><source>2623-2480</source><source>1693-5209</source><language>ind</language><relation>http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/48/39</relation><recordID>article-48</recordID></dc>
language ind
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Syarifudin, Akhmad
title ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PP 46/ 2013 DAN IMPLIKASINYA
publisher P4M STIE Putra Bangsa
publishDate 2015
url http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/48
http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/48/39
contents Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance) dan penerimaan negara, Pemerintah telah menerbitkan PP No.46/2013. Tujuanya adalah kesederhanaan dalam pemungutan dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. Berdasarkan PP 46/2103 peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8miliar dikenai pajak dengan tarif 1% dan bersifat final. Penentuan PPh terutang bukan dari penghasilan neto melainkan didasarkan catatan omset (turnover system).Hasil penentuan PPh dengan skema penghitungan PP 46/2013 menunjukan adanya perbedaan PPh final terutang. Bagi wajib pajak yang memiliki profit margin diatas 10% mendapat keuntungan berupa penurunan pajak, sedangkan bagi yang berprofit margin kurang dari 10% pajak terutangnya cenderung meningkat. Hal ini memicu terjadinya tarif pajak degresif sehingga tidak sesuai dengan UU PPh yang menerapkan tarif progresif. Kondisi ini berimplikasi terhadap ketidakadilan pemajakan (equity principle) karena tidak mencerminkan kemampuan untuk membayar (ability to pay). Dengan demikian penerapan PPh final PP 46/2013 memang sederhana dan memudahkan tetapi tidak adil, selain itu juga kurang memenuhi kaidah perpajakan yang memiliki fungsi non budgetair atau fungsi mengatur (regularend).
id IOS1001.article-48
institution Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa
institution_id 193
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa
library_id 375
collection Fokus Bisnis
repository_id 1001
subject_area Ekonomi
city KEBUMEN
province JAWA TENGAH
repoId IOS1001
first_indexed 2016-09-16T18:53:39Z
last_indexed 2020-02-04T13:06:22Z
recordtype dc
_version_ 1680182789252579328
score 17.154228